Nusapost.com – JAKARTA. Rabu (27/5/2026). Tiyo Andrianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan pernyataan membandingkan kondisi pemerintahan dari era Presiden Soeharto , Presiden Joko widodo hingga Presiden Prabowo Subianto memancing perhatian publik.
Pernyataannya dinilai terlalu prematur dan belum disertai parameter akademik yang utuh sehingga memunculkan perdebatan di ruang demokrasi.
Agus Winarno, SH, selaku Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), dengan tegas mengatakan bahwa mahasiswa memiliki hak penuh untuk mengkritik pemerintah.
Akan tetapi menurutnya, kritik dari kalangan akademik harus tetap menjunjung etika intelektual, objektivitas, serta berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, katanya.
Menurut Agus Winarno, Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa dan kekuatan moral demokrasi. Kritik kepada pemerintah tentu penting dan harus tetap hidup.Tetapi penyampaiannya harus proporsional, berbasis data, serta tidak membangun kesimpulan yang terlalu dini.
Kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap sah dalam negara demokrasi. Namun ia mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo saat ini masih berada pada tahap awal konsolidasi dan pelaksanaan program prioritas nasional sehingga perlu diberikan ruang untuk bekerja dan menunjukkan hasil secara nyata.
Sejumlah program strategis yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo memiliki orientasi langsung terhadap kepentingan rakyat, mulai dari penguatan ketahanan pangan nasional, program makan bergizi gratis, penguatan sektor pertanian, pembangunan sumber daya manusia, hingga upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Sampai saat ini program-program pemerintah masih dalam proses berjalan dan publik tentu boleh mengawasi dan mengkritik. Tetapi dalam penilaiannya harus objektif dan berdasarkan capaian nyata, bukan sekadar opini yang dibangun dari emosi politik, ungkapnya.
Agus Winarno menambahkan, bahwa seorang Ketua BEM dari kampus besar seperti UGM, semestinya mampu menghadirkan kritik yang solutif dan mencerdaskan publik, bukan justru memunculkan diksi-diksi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.
Secara khusus menyoroti ucapan Tiyo terkait istilah “NPD”, menurut Agus kurang tepat disampaikan oleh seorang pimpinan mahasiswa dan Ia juga menilai kritik boleh keras tetapi tetap harus menjaga etika komunikasi publik dan marwah akademik.
Dalam perbedaan pandangan politik itu biasa dalam demokrasi, tetapi ada etika dalam menyampaikan kritiknya. Kalimat bernuansa personal atau menyerang karakter tanpa argumentasi yang kuat tentu kurang tepat disampaikan oleh seorang Ketua BEM UGM yang seharusnya menjadi contoh intelektual.
Ia juga mengingatkan bahwa membandingkan pemerintahan secara mutlak tanpa melihat konteks dan tantangan nasional merupakan pendekatan yang tidak sederhana. Setiap pemerintahan memiliki tantangan berbeda yang harus dipahami secara objektif.
Agus menilai pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tengah menghadapi tantangan global yang tidak ringan, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, dinamika geopolitik internasional, ancaman krisis pangan, hingga tekanan terhadap stabilitas energi global.
Demokrasi membutuhkan suara kritis, tetapi juga membutuhkan kejernihan berpikir agar kritik tidak berubah menjadi penghakiman emosional yang justru memecah ruang publik, ungkapnya.
Agus Winarno SH, Ketum RABN menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai representasi intelektual bangsa. Dari lingkungan kampus lahir banyak pemimpin nasional yang menentukan arah masa depan Indonesia.
Oleh sebab itu, mahasiswa diminta tetap menjaga marwah akademik dan tidak terjebak dalam polarisasi politik yang berlebihan. Jika pemerintah tidak pro rakyat, silakan dikritik. Itu sehat dalam demokrasi. Tetapi kritik juga harus menghadirkan solusi, data, dan arah perbaikan, bukan sekadar membangun opini yang memancing emosi publik.
Di tengah meningkatnya tensi politik nasional, Agus mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan optimisme kebangsaan. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar, namun kepentingan bangsa harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat.
Sementara bangsa ini membutuhkan generasi muda yang berani mengoreksi kekuasaan, tetapi juga mampu menjaga etika, persatuan, dan kejernihan berpikir.Kritik adalah vitamin demokrasi, namun stabilitas nasional dan harapan rakyat juga harus dijaga bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik, pungkasnya.
